www.sambas.go.id

Bela Terpikat Terigas

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LPSE-Kab-sambasSMS-Gateway-pendek

Sistem Informasi RUP17-aGUSTUS-2014

Siap Sukseskan Otda Melalui Optimalisasi Penegakan Perda

E-mail Cetak PDF

HUT Pol PP Ke 60

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas siap mengawal dan mensukseskan Otonomi Daerah. Upaya itu ditempuh melalui optimalisasi penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal itu sejalan dengan tema peringatan hari ulang tahun Sat Pol PP ke-60 di Kab Sambas, yang dipusatkan di Halaman Kantor Sat Pol PP Kab Sambas, Jum’at (19/3).

 

Inspektur Upacara diambil alih Wakil Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH dan diikuti seluruh anggota Sat Pol PP Kab Sambas. Membacakan Sambutan Mendagri, Gamawan Fauzi, Wabup menegaskan beberapa hal mengenai tugas dan fungsi Sat Pol PP. “Keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan penting dan strategis baik dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat nasional termasuk didalamnya agenda mensukseskan otonomi daerah,” ujar dia.

Salah satu barometer suksesnya otda itu, terang Juliarti adalah tegak dan dilaksanakannya regulasi pemda dan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib. Walau diakui dia masih banyak permasalahan yang dihadapi salah satunya masih banyaknya opini masyarakat yang negatif maupun SDM yang terbatas. Wabup juga menegaskan agar Polisi Pamong Praja meningkatkan kemampuan melakukan deteksi dan penanganan dini mengenali konflik daerah. “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, karenanya dalam penegakan perda dan keputusan kepala daerah tetap harus berpedoman pada aturan dan bertindak secara profesional,” pintanya.

Polisi Pamong Praja diharapkan menghadapi, mengayomi dan melayani masyarakat tidak dengan cara kasar, memaksa, mengancam atau menggunakan kekerasan. Tapi kata mantan kadis kesehatan harus dengan  cara persuasif, simpatik dan edukatif sehingga sedapat munkin dihindari penggunaan kekerasan. “Polisi Pamong Praja perlu mendapat dukungan politik dari anggota dewan sebagai bentuk representatif dari masyarakat baik berupa anggaran, sarana dan prasarana yang diperlukan. Dukungan itu diharapkan dapat lebih memantapkan gerak langkah satuan Polisi Pamong Praja,” tegas dia.

Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan Juliarti tetap meningkatkan citra dan kewibawaan serta kinerjanya. Terbitnya PP nomor 6 tahun 2010 lanjut Ibu 3 orang anak ini merupakan kado dan anugerah bagi satuan ini pada hari ulang tahunnya. “Terbitnya aturan itu, harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab jajaran satuan Polisi Pamong Praja,” tutur Juliarti.

Simple MP3 Player

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil
You are here: