www.sambas.go.id

Bela Terpikat Terigas

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sistem Informasi RUPLPSE-Kab-sambasSMS-Gateway-pendek

pendaftaran-cpnsseleksi-dir-PDAM

SOP Bagian Hukum

E-mail Cetak PDF
Subbag. Perundang-undangan
Bagian Hukum dan Perundang-undangan
SETDA Kabupaten Sambas

Bagian hukum dan perundang-undangan merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas yang memiliki tugas antara lain sebagai berikut ;

    1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan
    2. pengkoordinasian pengendalian dan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan,
    3. telaahan hukum,
    4. memberikan bantuan hukum,
    5. melaksanakan pembinaan hak asasi manuasia di daerah,
    6. menyelenggarakan publikasi dan pendokumentasian produk hukum.

Guna melaksanakan tugasnya, bagian hukum dan perundang-undangan membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

    1. Sub Bagian Perundang-undangan,
    2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, dan
    3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Secara umum, sub bagian perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelahaan dan pengkajian hukum serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Disamping tugas pokok, Sub Bagian Perundang-undangan berfungsi sebagai berikut :

    • Penyusunan rencana kerja di Sub Bagian perundang-undangan ;
    • Penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah ;
    • Pengkajian dan pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan;
    • Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka telaahan produk hukum;
    • Penyiapan bahan pemrosesan pengesahan dan pengundangan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;
    • Penyiapan bahan saran dan pertimbangan dalam rangka pembuatan rancangan peraturan daerah, penelaahan dan pengundangan produk hukum daerah;
    • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan; dan
    • Pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sub bagian perundang-undangan, perlu menetapkan standar operasional prosedur dalam proses pengajuan naskah/produk hukum daerah. Hal ini sangat penting dilakukan, dalam rangka menyempurnakan Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk serta guna meningkatkan tertib administrasi berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa hal yang harus dilaksanakan menyangkut proses pengajuan naskah/draft rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah /Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Raperdes, sebagai berikut :

  1. Pengajuan Naskah/Draft Rancangan Peraturan Daerah (Perda)
  2. PENGAJUAN NASKAH/DRAFT RANCANGAN PERATURAN KEPALA   DAERAH/PERATURAN BUPATI (PERBUP)
  3. PENGAJUAN NASKAH / DRAFT RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH.
  4. PENGAJUAN NASKAH / DRAFT RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI (KEPBUP)
  5. Pengajuan Naskah / Draft Rancangan Instruksi Bupati
  6. PENGAJUAN NASKAH / DRAFT RANCANGAN PERATURAN DESA

Download File SOP Bagian Hukum

 

 

 

Simple MP3 Player

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil
You are here: