www.sambas.go.id

Bela Terpikat Terigas

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sistem Informasi RUPLPSE-Kab-sambasSMS-Gateway-pendek

 

pengumuman PANWASLU 2015

 

Pemerintah Kabupaten Sambas | www.sambas.go.id

Ajarkan Pemahaman Jurnalis Santun

Bupati Sambas mendukung adanya jurnalis warga di Kabupaten Sambas. Kata dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH, pada pertemuan Jurnalisme Warga di Gedung PKBI Sambas, Rabu (25/6), jurnalisme warga adalah bagian dari memajukan pendidikan masyarakat kabupaten sambas. Hal tersebut lanjut dia harus disikapi positif oleh seluruh komponen masyarakat. “Tentunya upaya seperti pelatihan jurnalisme warga ini harus kita berikan apresiasi,” ujar Juliarti.

Selanjutnya...

Himbau SKPD Susun SOP

Bupati Sambas meminta seluruh satuan perangkat kerja daerah segera menyusun standar operasional prosedur sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab Sambas, menindaklanjuti arahan Bupati Sambas, menggelar bimbingan teknis penyusunan standar operasional prosedur yang diikuti seluruh SKPD Kab Sambas hingga Kecamatan di Aula Bappeda Sambas, Senin (23/6). Sekretaris Daerah Kab Sambas, Jamiat Akadol melalui Kabag Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab Sambas, Irwan mengatakan SOP yang telah disusun memiliki banyak manfaat. “SOP tersebut sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan,” ujar dia.

Selanjutnya...

Negara Wajib Beri Perlindungan Status Kependudukan Warga

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik maupun perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya diskriminasi. Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa M.Ag menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merupakan era baru dibidang administasi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administasi kependudukan kepada masyarakat, akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan. “Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap penduduk Indonesia serta Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administasi kependudukan secara Nasional mulai dari tingkat Kelurahan hingga ke tingkat Pusat yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri,”jelas Wakil Bupati Sambas DP Pabali Musa M.Ag dalam arahannya saat membuka Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Aula Diklat BKD Kab Sambas, Kamis(19/6).

Selanjutnya...

86 Pejabat Baru Dilantik Wabup

Pemerintah Daerah kembali merombak struktur jabatan eselon III dan IV di beberapa unit kerja. Wakil Bupati Sambas, DR Pabali Musa MAG yang memimpin upacara resmi pelantikan di Gedung Diklat BKD Kab Sambas, Selasa (17/6). Ada 16 Jabatan Eselon III dan 70 Jabatan Eselon IV yang dilantik pada momentum tersebut. Beberapa jabatan camat mengalami mutasi, diantaranya Camat Jawai diisi Agustian yang sebelumnya menjabat Camat Galing, Sedangkan Tajudin menempati Pos Camat Selakau. Suhaimi mengisi kekosongan pada Camat Jawai Selatan, Camat Sejangkung diisi Barjono, mantan sekretaris camat jawai selatan, Edi Supriadi, ditugasi amanah jabatan camat Galing, Muzanni yang sebelumnya Sekretaris Dinas Kumindag Sambas, kembali menempati jabatan camat Sebawi dan Bakhtiar, dilantik sebagai Camat Sajad.

Selanjutnya...

Keuangan Puskesmas Dikelola Profesional, Pelayanan Meningkat

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun dan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD), pemerintah telah membuka koridor bagi institusi pelayanan publik seperti puskesmas untuk dikelola secara profesional. Dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs H Jamiat AKadol M.Si, MH bahwa dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka kinerja dan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat akan meningkat. “ Tujuan utama penerapan PPK-BLUD adalah meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga menjadi lebih efektif, apalagi penerapan PPK-BLUD untuk jajaran Puskesmas se-Kabupaten Sambas telah dimulai sejak 2013 lalu sehingga diharapkan pada seluruh pimpinan PPK-BLUD dapat merencanakan pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan serta pelaporan dapat dilakukan secara efisien, tranparan dan akuntabel,”jelas Sekda Kab Sambas Drs H Jamiat AKadol M.Si, MH saat membuka Bimtek Pemantapan Penerapan PPK-BLUD Puskesmas Se-Kab Sambas yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kab Sambas di Aula Kantor Bupati Sambas, Selasa(16/6).

Selanjutnya...

Halaman 40 dari 194

Link Sambas

Link LPSE Kab. Sambas
Link Aplikasi Simekbang Kab. Sambas
tombol-inspektorat
Website Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas banner dinas DUKCAPIL banner BLH
banner dinas pendidikan
 

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 89 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: