Lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas siap dibahas bersama dengan pihak legislatif. Kelima raperda tersebut merupakan inisiatif pihak eksekutif kab sambas. Kelima raperda itu yakni raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kab sambas, tentang retribusi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, tentang KTM Subah dan tentang penyertaan modal pemda Sambas pada PDAM Kab Sambas.
Penjelasan disampaikan Bupati Sambas yang diwakilkan kepada Wakil Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH pada paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kab Sambas, Senin (15/3). Paripurna dihadiri 39 Wakil Rakyat, dipimpin lansung Mas’ud Sulaiman didampingi 3 wakil ketua DPRD, turut hadir beberapa perwakilan muspida Kab Sambas, Sekda, pada asisten setda, pejabat eselon II dan III dan para jurnalis.
Membacakan penjelasan raperda, wabup mengucapkan terima kasih karena para wakil rakyat melalui badan musyawarah DPRD telah menganggendakan pembahasan raperda dimaksud. Juliarti menjelaskan secara umum mengenai gambaran masing-masing raperda. Raperda tentang RPJP Daerah Kab Sambas diakuinya memang sedikit terlambat dari yang seharusnya, tapi itu kata dia bukan karena tanpa alasan.
Salah satunya tegas Mantan Kadis Kesehatan ini adalah belum diterbitkannya acuan regulasi tentang itu. “Raperda ini tetap memperhatikan RPJP Nasional dan sebagai arah serta acuan bagi pemangku pembangunan yang berkesinambungan. Sehingga dihasilkan program pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun yang tepat sasaran dan komprehensif,” ujarnya.
Dia berharap Kabupaten Sambas terunggul di Kalbar tahun 2025 terwujud. Jelas dia hal itu ditandai masyarakat yang mandiri dan berkualitas maupun pertumbuhan Ekonomi meningkat serta berkembangnya kawasan strategis dan kepemerintahan yang baik. “RPJP telah kita bahas serta dilakukan pada tahun 2006 dan telah mengajak pemangku pembangunan daerah. Penyiapan rancangan awal pembangunan kita libatkan seluruh stakeholder terkait, konsultasi ke Bappenas dan sosialisasi ketingkat kecamatan, tahap pembahasan kita libatkan semua unsur masyarakat, dan semua komponen dan tahap rancangan akhir. Raperda ini terdiri 4 BAB dan 7 Pasal,” papar dia.
Raperda tentang retribusi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet lanjut Pejabat yang pernah ditunjuk sebagai Plt Direktur RSUD pemangkat ini adalah Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Terakhir dikemukakan Ibu 3 anak ini telah diterbitkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku 1 Januari 2010. Materi kedua perundang-undangan itu sebut Juliarti sangat berbeda dengan Undang-undang lama. “Raperda ini kita siapkan sebagai pembinaan, pembentukan, pengendalian dan pengawasan pengusahaan usaha burung walet,” tuturnya.
Rancangan regulasi daerah itu terang Juliarti mengatur dua jenis pengelolaan dan pengusahaan walet, pertama didalam habitat alami dan kedua diluar habitat alami, terdiri dari 23 BAB dan 43 pasal. Mengenai Raperda tentang Adiminitrasi Kependudukan, Master Kesehatan Masyarakat ini menyebutkan dalam rangka mewujudkan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2006. “Ini sebagai perwujudan UUD 45 sebagai pemberi perlindungan bagi perisitiwa kependudukan bagi masyarakat,” tegas dia.
Selain mengatur tentang tata tertib kependudukan, Raperda ini katanya mengatur sistem pelayanan kependudukan yang profesional dan tetap mengacu pada aturan nasional, terdiri dari 19 BAB dan 93 Pasal. Penjelasan Raperda tentang KTM Subah, wabup menerangkan Visi pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. “Intinya untuk memajukan daerah, dan membuka daerah terisolir,” terang dia.
Juliarti berharap KTM Subah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sambas. Transmigrasi sekarang ini lanjut Wabup menggunakan konsep paradigma baru dan diwujudkan dengan nyata melalui KTM. Ini dikarenakan sejak awal dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dilandasi pemikiran kebutuhan dan orientasi masyarakat sekarang yang sudah berkembang dengan sarana baru.
Diterangkan dia, pembangunan transmigrasi sekarang ini menggunakan dua konsep yakni dengan melakukan revitalisasi pemukiman lama dengan melengkapi infrastruktur pembangunan sosial baru. Kedua Merancang permukiman baru dan diintegrasikan dengan permukiman lama. “Pemerintah dimulai sejak tahun 2007 telah membentuk master plan dan rencana teknik yang disusun berdasarkan program ketransmigrasian. Dukungan dari pihak legislatif kala itu telah ditempuh melalui Surat Ketua DPRD yang ditujukan kepada Mentrans pada tahun 2007,” ungkapnya.
Raperda ini terdiri dari 9 BAB dan 11 pasal sertalampiran. Sedangkan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemda Sambas pada PDAM Kab Sambas merupakan salah satu persyaratan penyertaan modal itu sendiri. Agar pembahasan menjadi efektif, DPRD membentuk panitia khusus masing-masing raperda. Paripurna akan dilanjutkan pada Jum’at (19/3).