SEKDA : Warga Pastikan Terhitung

Sensus penduduk tahun 2010 dipastikan digelar mulai 1 hingga 31 Mei 2010. Sekretaris Daerah Kab Sambas Drs H Tufitriandi MM pada acara sosialisasi sensus penduduk di Aula Kantor Bappeda Sambas, Rabu (10/3) mengatakan warga harus memastikan dirinya terhitung. “Pemerintah Daerah sangat mendukung hal ini, masyarakat diminta aktif memastikan dirinya terhitung oleh petugas,” ujar dia.
Sosialisasi dihadiri para eselon II dan perwakilan dinas badan maupun kantor serta Muspida, tokoh agama dan masyarakat kabupaten sambas. Kegiatan itu diisi pemaparan oleh Kepala BPS Propinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnain. Disebutkan Sekda, sensus penduduk tahun ini memiliki 43 variabel dan jauh berbeda dengan sensus sebelumnya. Sensus tahun ini lanjutnya merupakan sensus keenam setelah kemerdekaan dan sensus kedelapan sebelum kemerdekaan. “Sebelum kemerdekaan telah dilakukan sensus, hanya terbatas di pulau jawa,” ungkapnya.
Tufitriandi menegaskan seluruh stakeholder mendukung sensus ini. Katanya dapat dengan memberikan pemahaman dan melanjutkan sosialisasi sensus penduduk sampai ke jenjang yang terbawah di masyarakat. “Mari kita sukseskan sensus kali ini untuk keberhasilan pembangunan lebih baik,” tegasnya,
Ateng Haryono, Kepala BPS Kab Sambas menyebutkan sensus penduduk 2010 merupakan amanat undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, BPS katanya wajib menyediakan statistik dasar. Substansi SP 2010 lanjutnya mengumpulkan dan menyajikan data dasar kependudukan hingga tingkat daerah administrasi terendah yakni desa atau kelurahan. “Substansi lainnya yakni keterangan yang dikumpulkan meliputi nama anggota rumah tangga, umur, jenis kelamin dan hubungan dengan kepala rumah tangga, keterangan tentang fertilitas, mortalitas, migrasi, pendidikan, ketenagakerjaan dan fasilitas perumahan,” ungkapnya.
Dijelaskan ateng lebih lanjut mengenai substansi lainnya yaitu membentuk kerangka sampel induk atau KSI untuk kepentingan survei-survei lain yang berbasis rumah tangga atau penduduk untuk periode 2010-2020. “Mengenai cakupan wilayah SP 2010 mencakup semua WNI maupun WNA yang tinggal diwilayah teritorial Indonesia, termasuk wilayah teritorial republik indonesia di luar negeri,” tegas dia.
Pencacahan mencakup penduduk yang mempunyai tempat tinggal tetap maupun yang tidak tetap seperti tuna wisma, awak kapal yang berbendera Indonesia, penghuni perahu atau rumah apung, masyarakat terpencil dan pengungsi. Pencacahan anggota korps diplomatik Indonesia berserta anggota rumah tangganya di luar negeri dilakukan melalui Departemen Luar Negeri. “Pendekatan yang digunakan seperti halnya sensus penduduk sebelumnya yakni menggunakan konsep de jure atau lebih tepatnya konsep tempat tinggal dimana biasanya seseorang menetap atau tinggal,” tutur dia.
Diterangkan Ateng, yang termasuk penduduk suatu wilayah adalah mereka yang ketika pencacahan memiliki karakteristik tinggal diwilayah itu secara menetap atau sudah enam bulan atau lebih, atau kurang dari enam bulan tetapi bermaksud menetap. Lainnya yakni sedang berpergian ke wilayah lain kurang dari enam bulan dan tidak bermaksud menetap diwilayah tujuan. Yang tidak termasuk penduduk suatu wilayah adalah mereka yang ketika pencacahan memiliki karakteristik tamu yang tengah berkunjung kurang dari enam bulan dan tidak bermaksud menetap atau tengah bepergian ke wilayah lain selama enam bulan atau lebih, sudah pindah dan bermaksud menetap diwilayah tujuan meskipun belum enam bulan meninggalkan tempat tinggal ini. “SP 2010 mencakup pula penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap, pencacahan penduduk ini menggunakan konsep de facto atau tempat dimana seseorang berada pada waktu pencacahan. Dalam situasi abu-abu ketika konsep penduduk diterapkan dilapangan, maka sangat penting merujuk pada prinsip, bahkan munkin disebut doktrin yaitu sensus harus mencakup semua penduduk dan setiap penduduk hanya terhitung sekali,” paparnya.